Bawaslu Kota Pekalongan Bekali Mahasiswa Magang Pemahaman Hukum Acara Sengketa Pemilu

PEKALONGAN – Memahami demokrasi tidak cukup hanya mengenal proses pemungutan suara. Di balik penyelenggaraan Pemilu, terdapat mekanisme hukum yang menjamin setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk memperkuat pemahaman tersebut, Bawaslu Kota Pekalongan kembali menyelenggarakan Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) bagi mahasiswa magang di lingkungan Bawaslu Kota Pekalongan, Senin (21/9/2026).

Memasuki pertemuan pertama, mahasiswa dibekali tiga materi fundamental, yakni Prosedur dan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu, serta Asas Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP).

Ketiga materi tersebut menjadi fondasi penting bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dijalankan, mulai dari prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu hingga penerapan hukum acara dalam menangani perselisihan yang muncul selama tahapan Pemilu.

Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diajak melihat bahwa penyelesaian sengketa bukan sekadar persoalan administratif maupun prosedural, melainkan bagian dari upaya menjaga kepastian hukum, keadilan Pemilu, serta melindungi hak-hak peserta Pemilu.

Pemahaman mengenai asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu juga menjadi perhatian penting. Sebab, setiap proses penyelesaian sengketa harus berlandaskan nilai keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, dan integritas agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelas Sengketa ini sekaligus menjadi ruang pembelajaran yang menjembatani teori hukum di bangku perkuliahan dengan praktik kelembagaan pengawas Pemilu. Mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada regulasi, tetapi juga diarahkan untuk memahami cara kerja dan tanggung jawab Bawaslu dalam menjalankan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Melalui program ini, Bawaslu Kota Pekalongan terus memperkuat perannya sebagai lembaga pengawas Pemilu yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilu, tetapi juga menjadi ruang edukasi demokrasi bagi generasi muda.

Kegiatan Kelas Sengketa akan berlanjut dengan pendalaman materi dan pembelajaran teknis sebagai bekal mahasiswa dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu secara lebih komprehensif.