Bawaslu Kota Pekalongan Ucapkan Selamat atas Pelantikan Dua Anggota Bawaslu Jateng sebagai TPD DKPP 2026–2027

PEKALONGAN – Bawaslu Kota Pekalongan menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn. dan Drs. Sosiawan, M.H. atas pelantikan keduanya sebagai anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2026–2027 dari unsur Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan rilis resmi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelantikan 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2026–2027 dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (5/11/2026). Dari jumlah tersebut, dua nama yang berasal dari unsur Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah Nur Kholiq dan Drs. Sosiawan, yang keduanya merupakan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan struktur pendukung DKPP dalam menjalankan tugas penegakan kode etik penyelenggara Pemilu di tingkat daerah. Keanggotaan TPD melibatkan unsur Bawaslu provinsi, KPU provinsi, serta unsur masyarakat.

Tim Pemeriksa Daerah merupakan tim ad hoc yang dibentuk untuk membantu DKPP dalam melaksanakan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Keberadaannya menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan, integritas, dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.

Penugasan Nur Kholiq dan Sosiawan sekaligus menjadi amanah untuk turut mendukung proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik secara profesional, objektif, dan berintegritas, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas pelantikan tersebut, Bawaslu Kota Pekalongan menyampaikan apresiasi dan harapan agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Semoga diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah. Amin.”

Dukungan ini menjadi bentuk apresiasi kelembagaan terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kedua Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sebab, menjaga kualitas demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, tetapi juga memastikan setiap penyelenggara menjunjung tinggi etika, integritas, dan kehormatan lembaga.

Melalui penguatan penegakan kode etik, kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu diharapkan terus terjaga, sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang berintegritas.