Kelas Sengketa Berlanjut, Bawaslu Kota Pekalongan Perkuat Pemahaman Mahasiswa tentang Sistem Keadilan Pemilu

PEKALONGAN – Pemilu yang demokratis tidak cukup hanya diselenggarakan sesuai prosedur, tetapi juga harus menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Pemahaman inilah yang terus diperkuat Bawaslu Kota Pekalongan melalui program Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) bagi mahasiswa magang.

Memasuki pertemuan kedua, Rabu (23/9/2026), sebanyak 14 mahasiswa magang dari UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan kembali mengikuti pembelajaran hukum kepemiluan di Kantor Bawaslu Kota Pekalongan.

Setelah sebelumnya mempelajari prosedur, prinsip penyelenggaraan Pemilu, dan asas hukum acara PSPP, pada pertemuan kali ini mahasiswa diajak mendalami dua materi penting, yakni Pemilu, Sistem Keadilan Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, serta Upaya Hukum Sengketa Proses Pemilu.

Materi disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin, S.Pd., bersama staf Bawaslu Kota Pekalongan, Sulami Luberty.

Pembelajaran diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem keadilan Pemilu sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas demokrasi. Mahasiswa diperkenalkan pada hubungan antara penyelenggaraan Pemilu, perlindungan hak peserta Pemilu, serta mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi perselisihan dalam proses penyelenggaraannya.

Sementara itu, pembahasan mengenai upaya hukum sengketa proses Pemilu memberikan gambaran tentang mekanisme hukum yang tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Kelas Sengketa, mahasiswa tidak sekadar diajak memahami aturan, tetapi juga melihat bagaimana prinsip keadilan diterjemahkan ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kota Pekalongan dalam menghadirkan pendidikan demokrasi yang lebih substantif, khususnya bagi kalangan akademisi muda. Pengetahuan hukum kepemiluan diharapkan tidak berhenti sebagai teori perkuliahan, melainkan berkembang menjadi kesadaran kritis terhadap pentingnya penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Rangkaian Kelas Sengketa akan terus berlanjut melalui pendalaman materi hingga pengenalan praktik penyelesaian sengketa proses Pemilu, sehingga mahasiswa memiliki gambaran lebih utuh mengenai kewenangan dan tanggung jawab Bawaslu dalam menegakkan keadilan Pemilu.

Sebab, memahami Pemilu bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi juga bagaimana hak, aturan, dan keadilan tetap dijaga sepanjang proses demokrasi berlangsung.