Bawaslu Kota Pekalongan Bekali 17 Mahasiswa dengan Teknik Pengawasan Pemilu, dari Pencegahan hingga Sengketa

PEKALONGAN – Memahami pemilu tidak cukup hanya mengenal bilik suara dan tata cara mencoblos. Di balik proses demokrasi, terdapat mekanisme pencegahan pelanggaran, pelaporan dugaan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa yang perlu dipahami publik. Aspek inilah yang menjadi fokus Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 bagi 17 mahasiswa magang UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan di Bawaslu Kota Pekalongan, Rabu (16/9/2026).

Pada hari pertama, peserta mendapatkan empat materi teknis yang berkaitan langsung dengan kerja pengawasan pemilu. Pembekalan ini membawa mahasiswa mengenal pengawasan bukan sekadar sebagai konsep, melainkan sebagai proses yang memiliki kewenangan, prosedur, dan mekanisme kerja yang harus dipahami secara tepat.

Empat materi disampaikan secara bergantian, yakni Mengenal Penyelenggara Pemilu dan Tugasnya, Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan, serta Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses.

Materi pertama menjadi pintu masuk untuk memahami peran dan pembagian tugas penyelenggara pemilu. Pengetahuan ini penting agar mahasiswa mengenali fungsi masing-masing lembaga sekaligus memahami posisi pengawasan dalam menjaga proses pemilu berjalan sesuai ketentuan.

Pembahasan kemudian berlanjut pada teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Dalam pengawasan, pencegahan memiliki arti strategis karena upaya menjaga integritas pemilu perlu dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi pelanggaran atau sengketa. Pengawasan bukan semata-mata menunggu masalah muncul, melainkan juga membangun kesadaran dan mendorong kepatuhan terhadap aturan.

Peserta selanjutnya diperkenalkan pada teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Aspek ini menempatkan pengetahuan prosedural sebagai hal penting dalam partisipasi masyarakat. Dugaan pelanggaran perlu disampaikan melalui mekanisme yang sesuai agar dapat ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, materi teknis permohonan penyelesaian sengketa proses memberikan pemahaman awal mengenai jalur penyelesaian sengketa dalam proses pemilu. Mahasiswa diajak mengenali bahwa persoalan kepemiluan tidak cukup hanya diketahui atau dipersoalkan, tetapi juga harus dipahami cara penyelesaiannya melalui prosedur dan kewenangan yang telah ditetapkan.

Rangkaian materi hari pertama menunjukkan bahwa pengawasan pemilu memiliki dimensi yang luas: mengenali penyelenggara, mencegah pelanggaran, memahami tata cara pelaporan, dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa. Keempatnya menjadi bekal awal bagi mahasiswa untuk melihat pengawasan pemilu secara lebih utuh.

Bagi 17 mahasiswa magang UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pendidikan Pengawas Partisipatif menjadi ruang pembelajaran untuk mempertemukan pengetahuan akademik dengan praktik kelembagaan. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami istilah kepemiluan, tetapi juga mengenali prosedur yang mendasari pelaksanaan pengawasan.

Di sisi lain, pendidikan ini membawa pesan bahwa tanggung jawab menjaga kualitas demokrasi tidak dapat dibebankan hanya kepada penyelenggara pemilu. Masyarakat yang memahami aturan, mampu mengenali potensi persoalan, dan mengetahui saluran pelaporan dapat mengambil peran dalam memperkuat pengawasan partisipatif.

Melalui P2P Tahun 2026, Bawaslu Kota Pekalongan memberikan pembekalan kepada mahasiswa agar lebih memahami cara kerja pengawasan pemilu sekaligus pentingnya partisipasi publik yang berlandaskan pengetahuan dan kepatuhan terhadap prosedur.

Sebab, pemilu yang berintegritas tidak hanya ditentukan oleh bagaimana suara diberikan, tetapi juga oleh bagaimana seluruh prosesnya diawasi, persoalannya ditangani, dan aturan ditegakkan sesuai ketentuan.