Belajar Mediasi Sengketa Pemilu, Mahasiswa Magang UIN Gus Dur Dalami Peran Bawaslu sebagai Mediator

Pekalongan, 1 Oktober 2026 — Penyelesaian sengketa dalam proses Pemilu tidak selalu berakhir di ruang persidangan. Ada tahapan penting yang mengedepankan dialog, pencarian titik temu, dan penyelesaian secara musyawarah, yakni mediasi.

Hal tersebut menjadi materi utama dalam Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang diselenggarakan Bawaslu Kota Pekalongan bagi mahasiswa magang dari UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Kamis (1/10/2026).

Memasuki pertemuan kelima, mahasiswa mendapatkan materi “Mediasi Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu”. Materi disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kota Pekalongan sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Nasron, S.E.Sy.

Bagi Nasron, pertemuan tersebut bukan sekadar menyampaikan teori mengenai prosedur penyelesaian sengketa. Mahasiswa diajak memahami bagaimana sebuah sengketa proses Pemilu dapat ditangani melalui mekanisme yang terukur, dengan tetap memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan argumentasinya.

Mediasi menjadi bagian penting dalam PSPP karena mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dalam satu proses penyelesaian. Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki peran untuk memfasilitasi proses tersebut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pembelajaran kemudian diarahkan agar mahasiswa tidak hanya memahami apa itu mediasi, tetapi juga melihat bagaimana proses tersebut berlangsung dalam praktik. Pemahaman mengenai posisi para pihak, alur penyelesaian, komunikasi dalam forum, hingga pentingnya mencari titik temu menjadi bagian dari pembelajaran.

Menariknya, materi kali ini disampaikan oleh seorang yang memiliki kedekatan dengan dunia akademik kampus tempat para mahasiswa menempuh pendidikan. Nasron merupakan alumnus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang sebelumnya dikenal dengan nama STAIN Pekalongan.

Kedekatan tersebut membuat ruang pembelajaran terasa lebih kontekstual. Mahasiswa tidak hanya melihat Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu dari sisi kelembagaan, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai bagaimana pengetahuan hukum dan kepemiluan dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan demokrasi.

Kelas PSPP yang digelar secara berkelanjutan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kota Pekalongan memberikan pengalaman belajar yang lebih dekat dengan praktik kepemiluan. Mahasiswa magang tidak hanya ditempatkan sebagai peserta kegiatan, tetapi juga didorong untuk memahami proses kerja pengawasan Pemilu secara lebih utuh.

Melalui pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu melihat bahwa penyelesaian sengketa Pemilu bukan semata persoalan siapa yang menang atau kalah. Lebih dari itu, terdapat mekanisme hukum yang harus dijalankan untuk memastikan hak-hak para pihak terlindungi dan proses Pemilu tetap berjalan sesuai ketentuan.

Dari ruang kelas menuju praktik kepemiluan, Kelas PSPP Bawaslu Kota Pekalongan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memahami bahwa demokrasi tidak hanya dipelajari melalui teori, tetapi juga melalui proses penyelesaian persoalan secara hukum, terbuka, dan berkeadilan.