Hari Kedua P2P 2026, Bawaslu Kota Pekalongan Dorong Mahasiswa Perkuat Pengawasan Pemilu Berbasis Komunitas dan Digital

PEKALONGAN – Pengawasan pemilu tidak akan berjalan kuat jika hanya bertumpu pada kerja lembaga penyelenggara. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, jaringan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pengawasan. Perspektif inilah yang menjadi fokus hari kedua Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang digelar Bawaslu Kota Pekalongan bagi 17 mahasiswa magang UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Kamis (17/9/2026).

Jika pada hari pertama peserta dibekali pemahaman mengenai kelembagaan penyelenggara pemilu, pencegahan pelanggaran, pelaporan dugaan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses, hari kedua diarahkan pada penguatan peran masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pengawasan pemilu.

Tiga materi diberikan secara bergantian, yakni Teknis Pengembangan Gerakan Pengawas Partisipatif, Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas, serta Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital. Ketiganya menekankan pentingnya membangun gerakan pengawasan yang terorganisasi, melibatkan komunitas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Materi pengembangan gerakan pengawas partisipatif menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima informasi kepemiluan, melainkan sebagai pihak yang dapat mengambil peran dalam mengawal proses demokrasi. Gerakan pengawasan membutuhkan kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan yang berkelanjutan agar partisipasi publik tidak berhenti pada momentum tertentu.

Pengawasan partisipatif juga membutuhkan jaringan yang kuat. Melalui materi penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas, mahasiswa diperkenalkan pada pentingnya membangun hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat serta mengembangkan potensi komunitas sebagai mitra pengawasan.

Jaringan yang terbentuk di tengah masyarakat dapat menjadi saluran untuk memperluas pendidikan kepemiluan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran, dan mendorong masyarakat mengetahui langkah yang tepat ketika menemukan persoalan dalam proses pemilu.

Artinya, keberhasilan pengawasan partisipatif tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan sosialisasi, tetapi juga dari kemampuan membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara nyata.

Perkembangan teknologi turut mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi politik. Media digital membuka peluang untuk memperluas pendidikan pengawasan, tetapi pada saat yang sama menuntut kecermatan dalam menyikapi informasi yang beredar.

Hal tersebut menjadi perhatian dalam materi teknis pengawasan partisipatif berbasis digital. Mahasiswa diperkenalkan pada pentingnya memanfaatkan ruang digital untuk mendukung penyebaran informasi kepemiluan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Di tengah arus informasi yang bergerak cepat, partisipasi digital perlu disertai sikap kritis. Informasi harus diperiksa sebelum disebarluaskan, sementara dugaan pelanggaran perlu disikapi secara bertanggung jawab dan disampaikan melalui mekanisme yang sesuai.

Dengan demikian, teknologi bukan hanya sarana komunikasi, melainkan juga ruang strategis untuk membangun literasi kepemiluan dan memperkuat keterlibatan publik dalam menjaga integritas pemilu.

Mahasiswa Dipersiapkan Menjadi Penggerak Partisipasi

Bagi 17 mahasiswa magang UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, hari kedua P2P memberikan perspektif lanjutan tentang pengawasan pemilu. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman aturan dan prosedur, tetapi juga kemampuan membangun gerakan, merawat jejaring, serta memanfaatkan teknologi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Rangkaian materi tersebut mempertegas bahwa pengawasan partisipatif membutuhkan kolaborasi. Lembaga pengawas, komunitas, lingkungan kampus, dan masyarakat memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran masing-masing.

Melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026, Bawaslu Kota Pekalongan mendorong mahasiswa agar tidak hanya memahami pemilu sebagai proses elektoral, tetapi juga menyadari pentingnya keterlibatan publik dalam mengawalnya. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat berkembang menjadi kesadaran kritis dan mendorong tumbuhnya partisipasi pengawasan di lingkungan kampus maupun masyarakat.