Lompat ke isi utama

Berita

Hari Kedua Pendidikan Pengawas Partisipatif, Bawaslu Kota Pekalongan Bekali Siswa Magang Teknis Sengketa dan Pelaporan Pelanggaran Pemilu

P2P

PEKALONGAN – Bawaslu Kota Pekalongan melanjutkan rangkaian Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) bagi siswa magang pada Rabu (2/9/2026). Memasuki hari kedua, pembelajaran difokuskan pada dua materi penting dalam pengawasan pemilu, yakni Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan dan Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan proses kerja pengawasan pemilu kepada peserta magang, sekaligus memberikan pemahaman mengenai mekanisme yang dapat ditempuh ketika muncul persoalan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan.

Dalam materi teknis permohonan penyelesaian sengketa, peserta diperkenalkan pada mekanisme pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atau pemilihan. Pemahaman terhadap materi ini penting agar peserta mengenali bahwa sengketa proses memiliki mekanisme penanganan tersendiri yang harus dijalankan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, materi teknis pelaporan dugaan pelanggaran memberikan pemahaman mengenai jalur pelaporan ketika terdapat dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Peserta diajak mengenali pentingnya penyampaian laporan melalui mekanisme yang tepat, disertai informasi dan bukti pendukung yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua materi tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai peran Bawaslu. Penyelesaian sengketa proses dan penanganan dugaan pelanggaran merupakan dua mekanisme berbeda, dengan prosedur serta persyaratan masing-masing. Karena itu, pemahaman mengenai perbedaan keduanya menjadi bekal penting bagi peserta untuk mengenali persoalan kepemiluan secara lebih tepat.

Melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif, Bawaslu Kota Pekalongan berupaya menghadirkan pembelajaran yang tidak berhenti pada pengenalan kelembagaan. Peserta magang juga diperkenalkan pada aspek teknis pengawasan agar memperoleh gambaran lebih konkret mengenai bagaimana persoalan kepemiluan ditangani melalui mekanisme yang tersedia.

Pendidikan ini sekaligus menjadi ruang untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pengawasan pemilu membutuhkan pemahaman terhadap aturan, ketelitian dalam mengidentifikasi persoalan, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran.

Dengan berlanjutnya pembelajaran pada hari kedua ini, peserta diharapkan semakin memahami mekanisme penyelesaian sengketa proses dan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal selama menjalani kegiatan magang sekaligus memperluas wawasan tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Bawaslu Kota Pekalongan terus mendorong pendidikan kepemiluan sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang memahami proses demokrasi, mengenali mekanisme pengawasan, dan memiliki kepedulian terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.

 

Penulis : Msah.Habib