Rabu (19/11/2025), Bawaslu Kota Pekalongan terus mengintensifkan pengawasan pemutakhiran data pemilih melalui Uji Petik Data Pemilih Berkelanjutan. Pada kesempatan ini, kegiatan berfokus di Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dengan melibatkan Tim 3 yang terdiri dari Singgih Widianto, Abdul Qori Arif, Putri Utami  dan Khoirunnisa Mufida.

Ketiga anggota tim tersebut turun langsung ke lapangan dengan metode sampling, mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan verifikasi faktual. Mereka memastikan bahwa setiap data yang tercatat memiliki keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama pada kategori pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Salah satu titik krusial dalam pengecekan tersebut adalah data pemilih TMS kategori meninggal dunia. Tim menegaskan bahwa setiap temuan harus ditunjang dengan akta kematian atau bukti resmi lainnya sebagai dasar administrasi. Dokumen ini nantinya penting untuk disampaikan kepada KPU Kota Pekalongan dalam proses penghapusan nama pemilih dari daftar pemilih, sehingga tidak lagi tercantum dalam data calon pemilih pada Pemilu mendatang.

Singgih Widianto menekankan pentingnya ketelitian dalam proses ini, mengingat ketepatan data pemilih merupakan fondasi awal kualitas demokrasi. Sementara itu, Abdul Qori Arif turut memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai prosedur dan sopan santun saat berdialog dengan warga. Tak ketinggalan, Putri Utami dan Khoirunnisa Mufida mendokumentasikan hasil temuan sekaligus memverifikasi kelengkapan informasi sebagai bahan pelaporan .

Melalui langkah ini, Bawaslu Kota Pekalongan mempertegas komitmennya menjaga kemurnian Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Kehadiran Tim 3 di Kelurahan Klego menjadi bukti bahwa proses pengawasan tidak hanya berorientasi pada data angka, tetapi juga berdasar pada validasi lapangan yang akurat, humanis, dan sesuai ketentuan.

Bawaslu Kota Pekalongan akan terus melakukan uji petik di wilayah lainnya sebagai bagian dari rangkaian pengawasan berkala, untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang akan digunakan pada Pemilu mendatang benar-benar valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.