Pekalongan, Senin (29/09/2025) – Dalam upaya menjaga keakuratan dan validitas data pemilih, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 bersama para stakeholder terkait. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kota Pekalongan dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga dalam memastikan hak pilih warga terlindungi.

Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekalongan, Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Pekalongan, serta Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Kota Pekalongan.

Kegiatan rakor ini menjadi wadah koordinasi dan evaluasi bersama terkait pelaksanaan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dijalankan sepanjang triwulan ketiga tahun 2025. Melalui forum ini, para peserta membahas berbagai dinamika lapangan seperti pembaruan data kependudukan, penambahan pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), hingga penanganan data warga binaan di Lapas dan Rutan.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin, S.Pd, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga kualitas data pemilih. “Pemutakhiran data pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak terkait. Bawaslu berperan memastikan proses ini berlangsung transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Selain memperkuat koordinasi antarlembaga, rapat koordinasi ini juga menjadi ajang strategis untuk memperdalam pemahaman tentang mekanisme pengawasan berbasis data yang menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui forum ini, para peserta tidak hanya bertukar informasi dan data, tetapi juga membangun kesamaan persepsi mengenai pentingnya akurasi dan transparansi dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih.

Diskusi yang berlangsung mencakup berbagai aspek, mulai dari integrasi data kependudukan, sinkronisasi informasi antarinstansi, hingga identifikasi potensi kerawanan yang dapat memengaruhi validitas daftar pemilih. Bawaslu Kota Pekalongan menekankan bahwa pengawasan berbasis data bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih benar-benar tercatat dan dapat menggunakan hak konstitusionalnya pada saat pemilu.

Dengan adanya sinergi yang solid antara penyelenggara pemilu, lembaga pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pihak terkait lainnya, diharapkan proses pemutakhiran data pemilih di Kota Pekalongan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya akan meningkatkan akurasi daftar pemilih dari waktu ke waktu, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratMelalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas tahapan pemilu, sekaligus memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan.