Bawaslu Kota Pekalongan Sampaikan Komitmen Kemitraan dengan UIN Gus Dur pada Asesmen Lapangan Akreditasi Prodi Hukum Tata Negara

Pekalongan, 26 Juni 2026 – Bawaslu Kota Pekalongan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi dengan menghadiri sesi wawancara stakeholder pada Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kehadiran Bawaslu merupakan tindak lanjut atas undangan resmi Fakultas Syariah sebagai salah satu mitra strategis Program Studi Hukum Tata Negara.

Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Kota Pekalongan diwakili oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Nasron, S.E.Sy., didampingi MSH. Habib. Keduanya merupakan alumni Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sehingga selain hadir sebagai stakeholder, mereka juga memberikan perspektif sebagai alumni yang telah berkiprah di lembaga negara.

Dalam sesi wawancara bersama Tim Asesor, Nasron menjelaskan bahwa hubungan kemitraan antara Bawaslu Kota Pekalongan dan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan telah terjalin dengan sangat baik dan berlangsung secara berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU), tetapi juga diwujudkan melalui berbagai program nyata yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

"Kerja sama antara Bawaslu Kota Pekalongan dengan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sudah berjalan sangat baik. Mahasiswa dari Program Studi Hukum Tata Negara secara rutin melaksanakan kegiatan magang di Bawaslu Kota Pekalongan, dan program tersebut telah berlangsung lebih dari lima tahun. Selain itu, pada bulan ini kami juga melaksanakan Program Bawaslu Goes to Campus dengan memberikan pembelajaran langsung kepada mahasiswa Hukum Tata Negara di empat kelas," jelas Nasron di hadapan tim asesor.

Tim asesor kemudian menggali lebih lanjut mengenai rekam jejak lulusan Program Studi Hukum Tata Negara di lingkungan Bawaslu Kota Pekalongan. Menanggapi pertanyaan tersebut, Nasron menyampaikan bahwa terdapat alumni Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang pernah berkontribusi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

"Ya, pernah. Salah satu mahasiswa yang sebelumnya mengikuti program magang di Bawaslu Kota Pekalongan kemudian dipercaya menjadi Pengawas Pemilu Ad Hoc pada penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman yang diperoleh selama magang dapat menjadi bekal untuk berkontribusi langsung dalam penyelenggaraan demokrasi," ungkapnya.

Penyampaian tersebut menjadi salah satu bukti nyata bahwa kemitraan antara perguruan tinggi dan Bawaslu tidak hanya menghasilkan kerja sama administratif, tetapi juga mampu menciptakan ruang pengembangan kompetensi mahasiswa hingga memperoleh kesempatan mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemilu.

Sesi wawancara kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama stakeholder dan alumni lainnya sebagai bagian dari proses konfirmasi terhadap keterlibatan para pengguna lulusan serta mitra eksternal Program Studi Hukum Tata Negara. Rangkaian kegiatan asesmen lapangan ditutup dengan prosesi foto bersama antara tim asesor, pimpinan fakultas, stakeholder, alumni, dan seluruh peserta sebagai simbol komitmen bersama dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi.