Pekalongan – Upaya memperkuat kualitas demokrasi terus dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan melalui langkah konsolidasi yang lebih luas dan terstruktur. Pada Rabu (08/04/2026), Bawaslu Kota Pekalongan menggelar rangkaian kegiatan strategis yang berpuncak pada Konsolidasi Demokrasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan (Bakesbangpol), sebagai bentuk penguatan sinergi antar lembaga dalam membangun demokrasi yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai momentum penting dalam merumuskan arah bersama terkait penguatan demokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks ini, konsolidasi menjadi instrumen utama untuk menyatukan persepsi, memperjelas peran, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, khususnya dalam menghadapi masa non-tahapan pemilu yang kerap dipandang sebagai periode “sunyi”, namun sesungguhnya sangat strategis untuk kerja-kerja pendidikan politik.(Red)

Sebelum memasuki agenda konsolidasi, Bawaslu Kota Pekalongan terlebih dahulu melaksanakan Rapat Anggaran dan Implementasi Program Kerja Tahun 2026 yang dipandu oleh Koordinator Sekretariat, Sopan Wijianto, S.E., M.Si., dan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin. Rapat yang diikuti seluruh pimpinan dan staf ini menjadi forum internal untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta penyesuaian program kerja agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut, Bawaslu menekankan pentingnya transformasi pendekatan pengawasan, dari yang semula bersifat administratif dan reaktif menjadi lebih edukatif, preventif, dan partisipatif. Masa non-tahapan dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta merancang inovasi program yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Memasuki agenda utama, Konsolidasi Demokrasi bersama Bakesbangpol Kota Pekalongan berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif. Kedua lembaga sepakat bahwa tantangan demokrasi ke depan tidak hanya terletak pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga pada tingkat literasi politik masyarakat, kualitas partisipasi, serta ketahanan terhadap disinformasi dan polarisasi.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kota Pekalongan, Nugroho Adhi Pradana, menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan dalam menjaga stabilitas demokrasi. Menurutnya, kolaborasi antara Bawaslu dan Bakesbangpol harus mampu menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Ke depan, kami siap berkolaborasi dengan Bawaslu dalam berbagai bentuk kegiatan, baik melalui media digital seperti podcast, forum diskusi publik, hingga kegiatan edukasi yang turun langsung ke masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkualitas,” jelasnya.

Lebih jauh, konsolidasi ini juga membuka ruang untuk melibatkan berbagai elemen strategis lainnya, seperti akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas pemuda, serta media. Dengan pendekatan kolaboratif ini, pendidikan politik diharapkan tidak lagi bersifat elitis, tetapi menjadi gerakan bersama yang inklusif dan berkelanjutan.

Bawaslu Kota Pekalongan memandang bahwa penguatan demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan saat tahapan pemilu berlangsung. Diperlukan upaya sistematis untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta berani terlibat aktif dalam mengawal proses demokrasi.

Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas politik daerah sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan. Sinergi keduanya menjadi kombinasi penting antara fungsi pengawasan dan pembinaan politik masyarakat.