Lompat ke isi utama

Berita

Suara Muda Penentu Masa Depan Demokrasi, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Ajak Siswa SMK Veteran Jadi Pengawas Partisipatif

ketua

 Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin, S.Pd., membawakan materi bertajuk "Suara Muda, Masa Depan Demokrasi Indonesia".

Pekalongan, Bawaslu Kota Pekalongan – Semangat berdemokrasi terus ditanamkan kepada generasi muda sejak bangku sekolah. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan hadir mengambil peran aktif dalam kegiatan Pendidikan Politik bagi pemilih pemula yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pekalongan di Aula SMK Veteran Kota Pekalongan, pada Jumat (13/11/2026).

Sebanyak 55 siswa kelas X mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kota Pekalongan, Muhammad Harjo, S.Kom., M.Ak. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya membekali para pelajar dengan pemahaman politik yang sehat agar kelak mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara.

Suasana diskusi mengalir hangat, hidup, dan interaktif berkat kepiawaian Ketua Yayasan Veteran Kota Pekalongan, Ellya Soekardjo, M.Pd., yang bertindak sebagai moderator. Ia berhasil menjembatani dialog antara narasumber dan para pelajar sehingga materi kepemiluan yang kerap dianggap berat dapat dicerna dengan mudah.

Hadir sebagai narasumber utama, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin, S.Pd., membawakan materi bertajuk "Suara Muda, Masa Depan Demokrasi Indonesia". Sebelum masuk ke substansi materi, Miftahuddin mengawali sesi dengan berbagi kisah perjalanan pengabdiannya di dunia kepemiluan yang ia rintis benar-benar dari tingkat paling bawah.

ketua

Pria kelahiran Pekalongan, 19 Juli 1988, lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Pekalongan tahun 2018 yang berdomisili di Kandang Panjang ini menceritakan pengalamannya sejak menjadi Anggota KPPS pada Pemilu 2014. Kariernya berlanjut sebagai Anggota PPS pada Pilwalkot Pekalongan 2015 dan Pilgub 2018, lalu dipercaya menjadi Ketua PPS pada Pemilu 2019 serta Pilwalkot Pekalongan 2020. Pengabdiannya terus menanjak saat menjabat sebagai Komisioner Panwaslu Kecamatan Pekalongan Utara periode 2022–2023, hingga akhirnya mengemban amanah sebagai Ketua Bawaslu Kota Pekalongan periode 2023–2028. Kisah tersebut ia bagikan untuk menginspirasi para pelajar bahwa siapa pun memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi menjaga demokrasi bangsa.

Memasuki inti pembahasan, Miftahuddin memantik rasa ingin tahu para siswa dengan melemparkan pertanyaan mendasar mengenai apa yang terlintas di benak mereka ketika mendengar kata demokrasi dan pemilu, serta bagaimana hubungan di antara keduanya. Ia menjelaskan secara gamblang bahwa pemilu adalah sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

Ia juga menguraikan peta sistem pemilihan di Indonesia agar para siswa memahami perbedaan antara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, Pilkada meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemilihan Wali Kota/Bupati dan Wakil Wali Kota/Bupati.

"Dari suara rakyat, lahir pemimpin dan wakil rakyat. Dari proses yang jujur, tumbuh demokrasi yang kuat," tegas Miftahuddin di hadapan para peserta yang disambut tepuk tangan riuh.

Lebih jauh, Miftahuddin mengingatkan bahwa peran generasi muda tidak cukup hanya berhenti di bilik suara saat hari pemungutan suara tiba. Dengan mengusung semangat "Aktif Mengawasi = Jagoan Demokrasi Sejati", ia mengajak para siswa SMK Veteran untuk berani mengambil peran sebagai pengawas partisipatif dengan mengenali dan mewaspadai tiga bentuk pelanggaran utama:

  • Kampanye Hitam dan Hoaks. Penyebaran fitnah, informasi bohong, serta ujaran kebencian yang sering kali menyasar pengguna media sosial dari kalangan anak muda.

  • Politik Uang (Money Politics). Segala bentuk praktik pembagian uang atau barang untuk memengaruhi pilihan dan membeli suara masyarakat.

  • Kecurangan di TPS. Mulai dari tindakan intimidasi terhadap pemilih, persoalan daftar pemilih yang tidak akurat, hingga potensi manipulasi pada proses penghitungan suara.

Sesi tanya jawab pun berlangsung dinamis ketika sejumlah siswa aktif mengajukan pertanyaan seputar cara melaporkan dugaan pelanggaran pemilu hingga bagaimana menyaring informasi politik di ruang digital.

Melalui ruang dialog yang ringan namun sarat akan nilai-nilai kebangsaan ini, Bawaslu Kota Pekalongan berharap para siswa SMK Veteran dapat tumbuh menjadi pemilih pemula yang cerdas, kritis terhadap hoaks, berani menolak segala bentuk politik uang, serta siap menjadi pelopor pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.

#Bawaslukotapekalongan

 

Penulis : Msh Habib

Kontributor : Yulianto EL

Foto           : Yulianto EL