Bawaslu Kota Pekalongan Perkuat Konsolidasi Demokrasi Bersama UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam Simulasi Visitasi Akreditasi Prodi Hukum Tata Negara

Pekalongan, 23 Juni 2026 – Komitmen dalam memperkuat ekosistem demokrasi dan pengembangan keilmuan hukum tata negara terus ditunjukkan oleh Bawaslu Kota Pekalongan melalui partisipasinya dalam kegiatan Simulasi Visitasi Akreditasi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang diselenggarakan pada Selasa (23/6/2026) pukul 10.00 WIB di Ruang Meeting Lantai 2 Fakultas Syariah.

Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi antara perguruan tinggi, penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, alumni, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya pada Program Studi Hukum Tata Negara. Hadir dalam agenda tersebut sejumlah mitra strategis, di antaranya Ketua KPU Kota Pekalongan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Anggota Bawaslu Kabupaten Batang, Ketua KPU Kabupaten Batang, perwakilan Pengadilan Negeri Kabupaten Batang, alumni Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta unsur akademisi dan praktisi lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Pekalongan, Syaratun, S.Pd, didampingi oleh staf Eko Adi Purwanto, S.H. dan MSH. Habib, S.Pd.I, menyampaikan kepada Dr. H. Muhammad Nasrullah, S.E., M.S.I selaku Sekretaris LPM Prof. dan Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  tentang dukungan penuh serta kesiapan Bawaslu Kota Pekalongan untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan Visitasi Akreditasi Program Studi Hukum Tata Negara yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang.

Menurut Syaratun, keterlibatan Bawaslu Kota Pekalongan dalam proses akreditasi tidak hanya merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi manifestasi hubungan kelembagaan yang telah terjalin secara konstruktif antara Bawaslu dan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Berbagai program kolaboratif yang selama ini dilaksanakan, baik dalam bidang pendidikan politik, pengawasan partisipatif, penelitian, maupun pengembangan sumber daya manusia, menjadi fondasi kuat bagi sinergi yang berkelanjutan antara kedua institusi.

Lebih lanjut, kegiatan simulasi visitasi ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga demokrasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, berintegritas, dan berbasis pada supremasi hukum. Program Studi Hukum Tata Negara sebagai salah satu pilar pengembangan ilmu hukum memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang memahami dinamika ketatanegaraan, sistem pemilu, serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Partisipasi Bawaslu Kota Pekalongan dalam agenda tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya peningkatan kualitas dan akreditasi program studi, yang pada akhirnya diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap isu-isu demokrasi, kepemiluan, dan penguatan kelembagaan negara.

Melalui sinergi yang terus dibangun antara perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara demokrasi, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan dan demokrasi yang saling menguatkan, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat yang demokratis, partisipatif, dan berkeadaban.