Bawaslu Kota Pekalongan Sambagi DPD GOLKAR Kuatkan  Sinergi Demokrasi Melalui Konsolidasi

Pekalongan, 23 Juli 2026 – Bawaslu Kota Pekalongan melanjutkan agenda Konsolidasi Demokrasi dengan menyambangi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Pekalongan pada Kamis (23/7/2026). Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00–11.30 WIB tersebut dilaksanakan di Kantor DPD Partai Golkar Kota Pekalongan, Jalan Kurinci No. 1A, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kota Pekalongan untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan partai politik sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas, sekaligus menjaga independensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

Rombongan Bawaslu Kota Pekalongan dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Miftahuddin, S.Pd., didampingi Eko Adi Purwanto, S.H., Yulianto Eka Laksana, S.AP., dan Abdul Qori Arif, A.Md.AB. Kehadiran jajaran Bawaslu disambut langsung oleh Fauzi Umar Lahji, S.E., Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Pekalongan, yang menyampaikan ucapan selamat datang serta apresiasi atas kunjungan tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan memperkenalkan jajaran yang hadir sekaligus menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari program silaturahmi dan konsolidasi demokrasi dengan seluruh partai politik di Kota Pekalongan. Ia menegaskan bahwa partai politik memiliki peran strategis sebagai mitra dalam menjaga kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Ketua Bawaslu juga menyampaikan bahwa lembaganya terbuka terhadap berbagai masukan maupun penyampaian persoalan yang dihadapi partai politik, khususnya apabila terdapat hal-hal yang dinilai memerlukan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, dialog yang baik antara Bawaslu dan partai politik merupakan bagian penting dalam membangun sistem demokrasi yang sehat.

Selain itu, Bawaslu menyampaikan hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik yang masih menemukan beberapa ketidaksesuaian antara data yang diinput dengan dokumen yang diunggah. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa alamat kantor DPD Partai Golkar Kota Pekalongan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pada forum yang sama, Bawaslu turut melakukan sosialisasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 Tahun 2026 mengenai pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bakal calon pada setiap daerah pemilihan. Ketua Bawaslu berharap seluruh partai politik dapat memahami dan menyesuaikan ketentuan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang inklusif.

Menanggapi penyampaian tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Pekalongan, Fauzi Umar Lahji, S.E., yang didampingi H. Faisol Hanan,S.H.I selaku wakil sekretaris bidang organisasi Bersama pengurus lainnya mengapresiasi kinerja Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Ia berharap Bawaslu tetap menjaga independensi, profesionalitas, serta menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proses pemutakhiran data partai politik, Fauzi juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Pekalongan yang terbaru kepada Bawaslu sebagai bahan verifikasi atas ketidaksesuaian data yang sebelumnya ditemukan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Damirin, S.H., Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Kota Pekalongan. Ia mengapresiasi konsistensi Bawaslu dalam menjaga integritas kelembagaan serta menilai pengawasan pada Pilkada sebelumnya telah berjalan secara tegas namun tetap proporsional. Menurutnya, sejak tahun 2019 Bawaslu menunjukkan perkembangan yang semakin baik, khususnya dalam membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan kembali menegaskan bahwa Bawaslu merupakan mitra seluruh partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat partai politik yang memerlukan penguatan pemahaman mengenai mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu maupun Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar seluruh peserta pemilu memahami hak dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketua Bawaslu menambahkan bahwa independensi lembaga telah dibuktikan melalui penanganan berbagai dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang latar belakang peserta pemilu.

Menutup kegiatan, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan berharap komunikasi dan sinergi antara Bawaslu dengan seluruh partai politik di Kota Pekalongan dapat terus terjalin dengan baik. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran pemilu sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak dini demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Pekalongan menutup pertemuan dengan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu. Ia berharap kegiatan silaturahmi dan konsolidasi demokrasi seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai wadah membangun komunikasi yang konstruktif, sehingga Bawaslu dan partai politik dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.