Pekalongan – Rabu (26/11/2025), Bawaslu Kota Pekalongan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan bersama lembaga mitra yang berlangsung di Hotel Dafam Pekalongan. Mengusung tema “Implementasi Perjanjian Kerja Sama Antar Lembaga sebagai Upaya Evaluasi Penguatan Fungsi dan Efektivitas Kelembagaan Pengawas Pemilu,” kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperdalam pemahaman sekaligus mengevaluasi sejauh mana efektivitas implementasi perjanjian kerja sama (PKS) yang selama ini telah berjalan antara Bawaslu dan lembaga mitra.

FGD ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menciptakan ekosistem pengawasan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas. Dengan semakin kompleksnya tantangan pengawasan pemilu, kolaborasi menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sekadar pilihan. Pendekatan sektoral dinilai tidak cukup untuk menjawab dinamika pengawasan pemilu modern, sehingga integrasi antar lembaga perlu terus diperkuat melalui komunikasi yang efektif, koordinasi yang berkesinambungan, serta pemahaman bersama terhadap tujuan pengawasan.

Dalam forum ini, Bawaslu Kota Pekalongan bersama lembaga mitra melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan PKS yang telah berjalan. Diskusi diarahkan pada beberapa pokok bahasan utama, antara lain bagaimana implementasi kerja sama selama ini, apakah telah berjalan sesuai tujuan awal, serta capaian konkret yang dapat diukur dari kolaborasi tersebut. Selain itu, FGD juga menggali komitmen serta kontribusi aktif dari masing-masing lembaga mitra, termasuk faktor pendorong maupun penghambatnya, serta upaya menjaga konsistensi koordinasi di tengah tantangan yang dihadapi.

Identifikasi hambatan menjadi bagian penting dalam diskusi ini. Para peserta menyoroti berbagai kendala implementatif di lapangan, mulai dari aspek komunikasi, koordinasi, hingga batasan kewenangan yang terkadang berdampak pada efektivitas pengawasan pemilu. Hambatan ini diulas secara terbuka untuk kemudian dirumuskan langkah-langkah perbaikannya.

FGD juga memfokuskan pembahasan pada strategi penguatan sinergi antar lembaga ke depan, termasuk pengembangan pola kerja sama yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Berbagai inovasi turut mengemuka, seperti digitalisasi koordinasi, pembentukan forum lintas lembaga, hingga pelaksanaan pelatihan bersama yang dinilai dapat meningkatkan responsivitas dan keselarasan dalam kerja-kerja pengawasan.

Kegiatan ini turut menegaskan perlunya membangun kesepahaman dan komitmen kolektif dalam memperkuat peran pengawasan pemilu, terlebih dengan adanya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal yang akan menghadirkan tantangan baru dalam sistem demokrasi Indonesia. Pada bagian akhir, FGD merumuskan sejumlah rekomendasi tindak lanjut untuk mendorong efektivitas kelembagaan pengawas pemilu. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan kualitas implementasi PKS, penyusunan program kolaboratif jangka pendek, serta pembentukan mekanisme evaluasi PKS secara berkala agar setiap langkah penguatan kelembagaan dapat terukur dan berkesinambungan.

Kegiatan FGD ini dirancang untuk menggali pandangan sekaligus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu yang semakin kompleks. Dalam kesempatan ini, peserta dibagi menjadi tiga kelompok diskusi besar sesuai karakteristik lembaganya.
Kelompok pertama beranggotakan unsur pemerintahan, seperti BKPSDM, Disdukcapil, dan perangkat daerah lainnya. Kelompok ini banyak menyoroti aspek regulatif dan teknis pelaksanaan PKS, sekaligus memberikan masukan mengenai pola koordinasi yang lebih efektif antara instansi pemerintah dan Bawaslu.

Kelompok kedua terdiri dari unsur pendidikan, mulai dari perwakilan guru SMA, SMK, hingga pondok pesantren. Diskusi pada kelompok ini menitikberatkan pada peran lembaga pendidikan sebagai agen literasi demokrasi bagi generasi muda, termasuk strategi penguatan pendidikan politik serta pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah maupun pesantren.

Adapun kelompok ketiga berasal dari unsur organisasi masyarakat dan organisasi kemahasiswaan, seperti PCNU Kota Pekalongan, Fatayat, Sahabat Difa, PMII, HMI, GMNI, IMM, dan berbagai organisasi lainnya. Karakteristik kelompok ini tampak paling dinamis. Sebelum masuk pada pembahasan terkait langkah-langkah pasca-penandatanganan PKS, diskusi mereka justru diawali dengan berbagai masukan strategis yang cukup menarik bagi Bawaslu. Antusiasme peserta kelompok ini menunjukkan tingginya perhatian kaum muda dan organisasi akar rumput terhadap isu demokrasi, termasuk bagaimana Bawaslu dapat menjalin kolaborasi yang lebih nyata, responsif, dan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat.

FGD ini tidak hanya berhenti pada pemetaan isu, tetapi juga mendalami evaluasi implementasi PKS yang telah berjalan, termasuk apakah tujuan awal kerja sama telah tercapai, capaian konkret yang muncul, serta komitmen mitra dalam pelaksanaannya. Hambatan dalam koordinasi dan kewenangan turut diidentifikasi sebagai bahan perbaikan bersama.

Peserta juga merumuskan berbagai strategi penguatan sinergi, seperti digitalisasi koordinasi, forum lintas lembaga yang lebih rutin, hingga rencana pelatihan bersama. Selain itu, forum ini menegaskan kembali perlunya kesepahaman kolektif untuk memperkuat peran pengawasan pemilu, terlebih dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal yang menjadi tantangan tersendiri bagi ekosistem demokrasi.

Pada bagian akhir, FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi tindak lanjut yang akan menjadi panduan kerja bersama, baik peningkatan kualitas implementasi PKS, agenda kolaboratif jangka pendek, maupun mekanisme evaluasi berkala. Melalui FGD ini, Bawaslu Kota Pekalongan bersama seluruh mitra menegaskan komitmen untuk terus memperkuat integritas dan efektivitas pengawasan pemilu demi terwujudnya pemilu yang akuntabel, transparan, dan semakin berkualitas.