Kota Pekalongan – Bawaslu Kota Pekalongan melaksanakan pengambilan gambar untuk film edukatif berjudul “Sang Pemutus” pada Selasa, 6 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam menyampaikan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat melalui media audio visual yang komunikatif dan mudah dipahami.

Pada sesi pengambilan gambar yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut, diambil adegan mediasi sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Adegan ini menggambarkan proses mediasi sebagaimana mekanisme yang dijalankan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

Dalam adegan tersebut, peran Ketua DPC Partai Politik Harapan Bersama sebagai pihak peserta pemilu diperankan oleh Yulianto Eka Laksana, Staf SDM Bawaslu Kota Pekalongan, yang didampingi kuasa hukum yang diperankan oleh M. Guntur Bayu Aji, S.H., staf CPNS Bawaslu Kota Pekalongan. Sementara itu, pihak KPU Kota Jlamprang diperankan oleh Rizky Arisna Rahmadtria, Staf KPU Kota Pekalongan, dengan kuasa hukum yang diperankan oleh Berryl Syah Raya, Tenaga Pendukung Bawaslu Kota Pekalongan.

Selain itu, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin, turut berperan sebagai pemimpin mediasi dalam adegan tersebut. Ia didampingi oleh Nasro dan Syaratu selaku Anggota Bawaslu Kota Pekalongan yang berperan sebagai mediator anggota. Bahkan, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan, Sopan Wijianto, S.E., M.Si., juga ikut terlibat dalam produksi film ini dengan memerankan sekretaris adjudikasi.

Pengambilan video mediasi ini dirancang untuk menampilkan secara realistis dinamika proses penyelesaian sengketa pemilu, mulai dari penyampaian pokok permasalahan hingga upaya pencarian kesepakatan melalui forum mediasi. Film “Sang Pemutus” diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, peserta pemilu, maupun pemangku kepentingan lainnya agar memahami peran dan kewenangan Bawaslu dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu.

Melalui produksi film ini, Bawaslu Kota Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pengawasan pemilu, sehingga nilai-nilai demokrasi dapat tersampaikan secara luas dan berkelanjutan kepada masyarakat.