Bawaslu Kota Pekalongan Perkuat Sinergi Demokrasi Bersama DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan

Kota Pekalongan – Dalam rangka memperkuat sinergi dengan partai politik sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi, Bawaslu Kota Pekalongan melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan pada Senin (27/07/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu membangun komunikasi yang konstruktif dengan seluruh partai politik sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan berintegritas.

Kehadiran rombongan disambut hangat oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan, H. Masykur, bersama jajaran pengurus partai. Dalam sambutannya, H. Masykur mengucapkan selamat datang kepada Bawaslu Kota Pekalongan serta mengapresiasi inisiatif konsolidasi yang dinilai mampu mempererat komunikasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik.

Pada kesempatan tersebut, H. Masykur juga menyampaikan bahwa sehari sebelumnya DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan baru saja memperingati Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli 1996), sebuah peristiwa penyerangan terhadap Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Peristiwa tersebut dikenang sebagai simbol perjuangan mempertahankan demokrasi, kebebasan berpendapat, serta hak politik rakyat.

Dalam forum konsolidasi, Bawaslu Kota Pekalongan menyampaikan berbagai isu strategis kepemiluan, salah satunya mengenai pentingnya pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 yang mengamanatkan penguatan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan politik dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Bawaslu berharap seluruh partai politik dapat mengakomodasi ketentuan tersebut sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang lebih inklusif.

Menanggapi hal tersebut, H. Masykur menyampaikan dukungannya terhadap langkah Bawaslu. Menurutnya, pendidikan politik kepada masyarakat maupun kepada partai politik perlu terus diperkuat agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga berkualitas.

"PDI Perjuangan Kota Pekalongan berkomitmen mendukung terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Kami juga berharap praktik zero money politic dapat menjadi budaya politik bersama sehingga amanat konstitusi benar-benar terwujud," ungkapnya.

Dalam diskusi tersebut, Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan Ir. H. Saprudin turut berbagi pengalaman perjalanan politiknya. Ia menceritakan bahwa dirinya pernah bergabung dengan partai politik lain sebelum akhirnya memilih bergabung dengan PDI Perjuangan. Menurutnya, PDI Perjuangan memiliki sistem organisasi yang terus berkembang, termasuk keberhasilannya meraih sertifikasi ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu. Sertifikasi internasional tersebut menunjukkan bahwa tata kelola organisasi partai dijalankan secara profesional, terstandar, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan organisasi.

Sementara itu, pengurus DPC PDI Perjuangan Tafakur membagikan pandangannya mengenai dinamika demokrasi Indonesia. Ia mengenang Pemilu 1999 yang menurutnya masih relatif minim praktik politik uang. Namun, seiring diterapkannya sistem pemilu proporsional terbuka, persaingan antarcalon dalam satu partai menjadi semakin tinggi sehingga praktik money politic semakin marak terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang harus diatasi melalui penguatan pendidikan politik, pengawasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Diskusi berlangsung secara terbuka dan penuh keakraban. Berbagai pandangan, pengalaman, serta masukan dari kedua belah pihak menjadi ruang evaluasi bersama untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Baik Bawaslu maupun DPC PDI Perjuangan sepakat bahwa menjaga demokrasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi, saling mengingatkan, serta komitmen untuk menolak segala bentuk pelanggaran pemilu, khususnya praktik politik uang.