Konsolidasi Demokrasi Bersama DPC Partai Gerindra, Bawaslu Kota Pekalongan Perkuat Sinergi Menuju Pemilu Berintegritas

Pekalongan, 22 Juli 2026 – Bawaslu Kota Pekalongan terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan partai politik melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi, sebagai bagian dari upaya membangun penyelenggaraan pemilu yang demokratis, tertib, dan berintegritas. Pada Rabu (22/7), Bawaslu Kota Pekalongan melaksanakan kunjungan silaturahmi sekaligus konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Pekalongan.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin, S.Pd., bersama jajaran staf Bawaslu, yakni Eko Adi Purwanto, S.H., Yulianto Eka Laksana, S.AP., Abdul Qori Arif, A.Md.AB., Khoirun Nisa' Mufidah, A.Md.Ak., serta Vergy Hardian Permana, S.H. Sementara dari DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan hadir Ketua DPC Anyta Rianti, Sekretaris Brasonita, Bendahara Riana Setyawati, dan Liaison Officer (L.O.) Hamami.

Mengawali kegiatan, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan memperkenalkan seluruh jajaran yang hadir sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang dialog yang konstruktif antara penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam kehidupan demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu turut menyosialisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 Tahun 2026 yang mengatur pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bakal calon pada setiap daerah pemilihan. Berdasarkan hasil komunikasi yang dilakukan, DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan telah memenuhi ketentuan tersebut, baik dalam struktur kepengurusan maupun komitmen terhadap keterlibatan perempuan dalam organisasi.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan menegaskan bahwa partai politik merupakan mitra strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu, komunikasi yang baik diharapkan mampu mencegah munculnya potensi pelanggaran sejak dini sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga dalam setiap tahapan kepemiluan.

Selain membahas isu keterwakilan perempuan, dialog juga menyinggung pemutakhiran data partai politik. Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pentingnya pembaruan data kepartaian serta menegaskan komitmennya untuk tetap bersikap netral dan profesional apabila di kemudian hari terdapat persoalan ataupun dugaan ketidakadilan yang dialami partai politik dalam penyelenggaraan tahapan pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan, Brasonita, menjelaskan bahwa Partai Gerindra memiliki mekanisme konsolidasi organisasi yang berbeda dengan sebagian partai politik lainnya. Menurutnya, Gerindra tidak melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) maupun Musyawarah Daerah (Musda), melainkan melakukan konsolidasi melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang secara berkala diselenggarakan setiap dua hingga tiga tahun di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra. Forum tersebut menjadi wadah penyampaian arahan strategis, koordinasi, serta penguatan organisasi yang dijalankan melalui sistem komando dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sehingga struktur kepengurusan tetap berjalan secara konsisten.

Dalam sesi diskusi, Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan, Riana Setyawati, menambahkan bahwa keterwakilan perempuan bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, melainkan telah menjadi bagian dari komitmen partai sejak awal pembentukan kepengurusan.

Brasonita juga berbagi cerita bahwa ketertarikan terhadap dunia politik telah tumbuh di lingkungan keluarganya yang aktif mengikuti berbagai perkembangan politik melalui media massa. Meski demikian, dirinya menjadi satu-satunya anggota keluarga yang memilih terjun langsung dalam aktivitas politik praktis.

Lebih lanjut, DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan menyampaikan bahwa agenda terbaru yang dilaksanakan adalah Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi pengurus ranting dan anak ranting di Semarang yang diikuti sekitar 100 peserta. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin partai sebagai bagian dari penguatan kapasitas kader dan kelembagaan organisasi.

Menguatkan berbagai penjelasan tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan, Anyta Rianti, menegaskan bahwa sistem organisasi Partai Gerindra dibangun berdasarkan koordinasi dan arahan dari DPP sehingga mampu menjaga soliditas kepengurusan di seluruh tingkatan. Ia juga menekankan bahwa komitmen terhadap keterwakilan perempuan telah dijalankan sejak awal pembentukan kepengurusan serta terus dipertahankan dalam setiap proses penguatan organisasi.

Menurutnya, pelaksanaan pendidikan politik, konsolidasi internal, dan pelatihan bagi para pengurus merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas organisasi sekaligus mempersiapkan kader yang mampu menjalankan fungsi politik secara bertanggung jawab. Anyta menyambut baik inisiatif Bawaslu Kota Pekalongan dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh partai politik dan berharap sinergi tersebut terus terpelihara demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Kegiatan ditutup oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan dan dilanjutkan dengan penyampaian penutup dari Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan. Seluruh peserta kemudian mengabadikan momen melalui foto bersama sebagai simbol komitmen untuk terus menjaga komunikasi dan kolaborasi.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kota Pekalongan kembali menegaskan perannya sebagai lembaga pengawas yang mengedepankan pendekatan dialogis, edukatif, dan kolaboratif. Sinergi yang terbangun bersama partai politik diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi lokal sekaligus mendukung penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Kota Pekalongan.